ketgam : Ombudsman RI perwakilan Sultra saat lakukan penilaian pelayanan publik di Dinas Sosial Koltim Koltim, LIN News com - Pemerintah ...
ketgam : Ombudsman RI perwakilan Sultra saat lakukan penilaian pelayanan publik di Dinas Sosial Koltim
Koltim, LIN News com - Pemerintah daerah Kolaka Timur, melalui dinas Sosial dilakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, Dinas Sosial merupakan salah satu dinas yang dinilai oleh Ombudsman RI perwakilan Sultra, Rabu (2/8/2023)
Kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Maryono, Sekretaris Dinas Sosial, Para Kepala Bidang dan staf serta Kabag Ortala Koltim dan juga masyarkat yang diwawancarai langsung oleh Ombudsman
Menurut Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sultra Untung dihadapan awak media menyampaikan bahwa Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya, dalam rangka melakukan penilaian penyelenggaraan publik, sedangkan untuk Koltim sudah tahun ketiga
" Penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan publik ini bersifat sampling artinya dari pemerintah daerah yaitu PTSP, Disdukcapil, Dikbud dan Dinsos, tidak semua OPD dilakukan penilaian karena ini bersifat sampling," terangnya
 |
| ketgam : Kadis sosial didampingi Sekdis bersama Ombudsman RI perwakilan Sultra |
Namun, dijelaskan Untung dari beberapa OPD yang dinilai itu sudah memenuhi sektor pelayanan publik secara umum, contohnya untuk konteks administrasi perizinan kita kunjungi PTSP, administrasi kependudukan perwakilan Disdukcapil, kemudian sektor pelayanan sosial sampelnya diambil dua puskesmas yaitu Puskesmas ladongi Jaya dan Puskesmas loea
Terkait dengan hasil kegiatan ini, hasilnya bertahap kegiatan ini nantinya akan melalui proses, sementara ini kita hanya mengambil data untuk kami input pada salah satu aplikasi, enggak sampai finalisasi hari ini saja, adapaun data yang dimaksud di sini adalah indikator dari hasil peneliaan terhadap 4 dimensi, proses output dan pengaduan terkait kompetensi dengan melakukan wawancara kepada sejumlah responden
" Dinas yang kami kunjungi dilakukan penilaian seperti bagaimana tingkat penguasaan kompetensi atau penyelenggara pejabat yang dimaksud, kemudian kita melakukan observasi terhadap pemenuhan standar pelayanan yang persyaratannya ada, tidak formatif kemudian output namun juga melakukan observasi kepada pengguna layanan masyarakat, mengobservasi seperti apa persepsi masyarakat, apakah ada mal administrasi yang terjadi di Dinas tersebut," jelas Untung
 |
| ketgam : Ombudsman RI perwakilan Sultra saat melakukan wawancara kepada masyarakat |
Begitu pula kami melakukan pilihan terhadap pengelolaan pengaduan, seperti apa pelayanaan yang diselenggarakan di dinas tersebut , kemudian mulai diterima diproses dan tindaklanjuti itulah ruang lingkup variabel penilaian yang dilakukan
Lebih lanjut, Kata Untung Penilaian ini terakhir kita lakukan di Dinas Sosial, kemudian dilanjutkan penilaian di luar pemerintah Daerah yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Polres Koltim, sebab itu bagian lokus penilaian
Dikatakannya, Kami berterima kasih kepada semua OPD yang menjadi lokus penilaian, berdasarkan hasil konfirmasi dan koordinasi dan persiapan tentang apa yang disiapkan mulai dari responden dokumen dan semacamnya sangat baik termasuk selama pelaksanaan kami dikawal oleh Kabag Ortala, sehingga kegiatan ini berjalan efektif dan efisien.
" Kita berharap Kolaka Timur ini, bisa menghasilkan peningkatan nilai dibanding tahun lalu, kalau perlu dari hasil penilaian kali ini, Kolaka Timur masuk dalam zona hijau," pungkasnya (Adv)
Laporan : Dewa Sujana
