Koltim, LIN News com – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka Timur, Asdal Idrus Lataege, menyoroti keras dan mengecam dug...
 |
Koltim, LIN News com – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka Timur, Asdal Idrus Lataege, menyoroti keras dan mengecam dugaan aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia di wilayah Kolaka Timur, Kamis (16/10/2025)
HMI mendesak agar penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini dan meminta pertanggungjawaban penuh dari Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kolaka Timur atas pembiaran atau bahkan dugaan keterlibatan dalam praktik ilegal yang merugikan daerah dan masyarakat tersebut.
Asdal Idrus Lataege menyatakan bahwa berdasarkan investigasi awal dan laporan masyarakat, terdapat indikasi kuat bahwa PT. Toshida Indonesia telah melancarkan operasi penambangan tanpa mematuhi regulasi dan perizinan yang berlaku, yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
“Kami mendapat laporan serius mengenai dugaan penambangan ilegal yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia. Praktik ini tidak hanya merusak lingkungan secara masif, tapi juga mencederai keadilan dan merampas hak-hak masyarakat Kolaka Timur. Kami tidak akan tinggal diam melihat kekayaan alam daerah kami dijarah oleh korporasi yang bermain di luar batas hukum,” tegas Asdal.
Lebih lanjut, Asdal menuding bahwa praktik ilegal ini tidak mungkin berjalan mulus tanpa adanya pembiaran atau restu dari pemangku kebijakan tertinggi di daerah. Oleh karena itu, HMI Cabang Kolaka Timur secara tegas mendesak Plt. Bupati Kolaka Timur untuk mengambil sikap dan bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran hukum ini.
Tanggung Jawab Hukum: HMI mendesak Plt. Bupati Koltim untuk segera mengeluarkan kebijakan tegas dan melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk menghentikan seluruh aktivitas PT. Toshida Indonesia yang diduga ilegal.
Plt. Bupati wajib memberikan penjelasan transparan kepada masyarakat Kolaka Timur terkait sejauh mana peran dan pengawasan pemerintah daerah dalam isu penambangan ini. Dugaan pembiaran terhadap aktivitas ilegal adalah bentuk kelalaian fatal.
Mendesak pemerintah daerah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh perizinan dan aktivitas penambangan di Kolaka Timur, khususnya yang melibatkan PT. Toshida Indonesia.
“Kami mendesak Plt. Bupati Kolaka Timur untuk segera bertanggung jawab penuh. Jika Plt. Bupati tidak mampu atau terkesan melindungi praktik ilegal ini, kami menduga adanya keterlibatan atau konflik kepentingan. HMI tidak segan-segan akan menggalang kekuatan masyarakat dan mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran demi menghentikan praktik kotor ini dan menuntut Plt. Bupati Kolaka Timur mundur dari jabatannya,” ancam Asdal.
HMI Cabang Kolaka Timur menyatakan akan terus mengawal dan memantau perkembangan kasus ini. Asdal Idrus Lataege mengajak seluruh elemen masyarakat Kolaka Timur, aktivis, dan organisasi kepemudaan untuk bersatu melawan praktik penambangan ilegal yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan merusak masa depan generasi.
Laporan : Team
